Hong Kong dan Cina, Satu Negara Berbeda Sistem
Hong Kong dan Cina, Satu Negara Berbeda Sistem
Hong Kong adalah sebuah wilayah otonomi khusus Republik Rakyat Cina yang sangat berbeda dengan RRC. Meskipun merupakan bagian dari RRC, Hong Kong menganut sistem pasar bebas dan demokrasi. Hal ini sangat berbeda dengan sistem pemerintahan RRC yang pemerintahannya berdasarkan sistem satu partai dan prinsip komunisme. Hong Kong menikmati otonomi yang bahkan membuat wilayahnya berbeda dari RRC itu sendiri. Semua ini dilandaskan pada prinsip politik Deng Xiaoping, yaitu “Satu Negara, Dua Sistem”.
Sebelum tahun 1997, Hong Kong adalah wilayah koloni Inggris di Asia Timur. Kekuasaan Inggris di Hong Kong bermula dari peristiwa Perang Opium pada abad ke-19. Pada masa itu, Dinasti Qing yang berkuasa di Cina menerapkan kebijakan isolasionis dengan membatasi perdagangan dengan luar negeri. Pembatasan perdagangan tersebut dimulai dari kebijakan yang disebut sebagai sistem Kanton. Ssitem ini mengatur bagian selatan kota Guangzhou (Canton) sebagai satu-satunya pelabuhan untuk perdagangan internasional di Cina. Perdagangan ini diatur dengan ketat oleh cohong yang merupakan sekelompok pedagang Cina yang telah membayar upeti kepada kaisar untuk hak monopoli yang mereka miliki.
Perdagangan antara Cina dan Eropa berjalan tidak seimbang akibat sistem kanton yang diterapkan tersebut, khususnya dengan Inggris. Barang-barang yang diperlukan oleh kapal dagang Inggris adalah the. Pada saat itu, the yang berasal dari Cina sudah menjadi minuman wajib masyarakat Inggris. Aakan tetapi, Inggris yang telah membeli banyak the dari Cina tidak dapat memasarkan barangnya ke Cina dengan sama. Hal ini membuat kerugian bagi para pedagang Inggris. Pada tahun 1793, pemerintah Inggris mengirmkan misi diplomatik untuk meminta Cina menghapus sistem kanton yang merugikan mereka. Namun, permintaan mereka mendapat penolakan.
Opium kemudian dijadikan alat oleh pedagang Inggris untuk membuka perdaganagn dengan Cina. Opium telah diketahui sebagai zat adiktif yang biasa digunakan oleh masyarakat Cina untuk kepentingan rekreasional. Opium sendiri sudah dilarang penggunaannya di Cina pada tahun 1729. Oleh karena itu, pedagang Inggris kemudian menyelundupkan opium melalui Kanton. Ketergantungan masyarakat Cina terhadap opium semakin meningkat disebabkan oleh penyeludupan opium yang dilakukan oleh para pedagang Inggris. Volume perdagangan opium yang meningkat membawa kuentungan besar bagi para pedagang Inggris dan memberikan kerugian ekonomi bagi Kekaisaran Cina, disebabkan oleh defisit neraca perdagangan. Selain itu, efek candu opium membuat banyak masyarakat Cina tidak produktif dan tidak sehat.
Pada tahun 1838, Lin Zexu yang ditunjuk sebagai perwakilan kekaisaran datang ke Guangzhou untuk menyelesaikan masalah tersebut. Lin Zexu kemudian memerintahkan para pedagang Inggris untuk menyerahkan seluruh sisa opium yang mereka miliki dalam tiga hari dan meminta mereka untuk menandatangani perjanjian yang menyatakan bahwa mereka tidak akan lagi menjual opium ke Cina. Para pedagang Inggris tersebut segera menyerhkan sisa opium, 1300 ton opium kemudian dibuang ke laut oleh pemerintah Cina. Perang pun kemudian pecah antara Cina dan Inggris yang dipicu oleh kerugian yang dialami para pedagang Inggris. Cina pun kemudian mengalami kekalahan dan Perang Opium pertama berakhir dengan Perjanjian Nanking pada tahun 1842.Hong Kong dan Cina, Satu Negara Berbeda Sistem
Dalam salah satu poin Perjanjian Nanking, disebutkan bahwa Kekaisaran Cina setuju untuk melepaskan wilayah Hong Kong kepada pemerintah Inggris. Sejak saat itu, Hong Kong resmi menjadi wilayah koloni Inggris. Pada tahun 1860, koloni Hong Kong kemudian menambahkan wilayah Kowloon. Pada tahun 1898, Konvensi Kedua Beijing ditandatangani antara pemerintah Cina dan Inggris. Salah satu isinya menegaskan bahwa wilayah Hong Kong berstatus pinjaman antara Kekaisaran Cina dengan Inggris yang dipinjamkan selama 99 tahun.
Wilayah Hong Kong kemudian berkembang setelah bertambahnya wilayah koloni pasca penandatangan Konvensi Kedua Peking. Pada tahun 1900, terdapat 100.000 jiwa populasi Hpmh Kong. Hong Kong kemudian segera berkembang sebagai wilayah industry ringan yang banyak menarik imigran dari Cina. Ketidakstabilan politik di Cina selama masa perang saudara membuat banyak penduduk Cina bermigrasi ke Hong Kong. Pada tahun 1947, terdapat hampir 2 juta populasi di Hong Kong.
Pemandangan Hong Kong
Sumber: https://www.todayonline.com/singapore/prolonged-uncertainty-hong-kong-not-good-singapore-mas-head
Perkembangan besar Hong Kong kemudian terjadi sejak pemerintah komunis mengambilalih Cina dari kubu nasionalis dan mendirikan Republik Rakyat Cina pada tahun 1949. Hong Kong segera tumbuh menjadi pusat perdagangan di Asia Timur menggantikan posisi Guangzhou dan Shanghai. Industri juga berkembang pesat di Hong Kong yang disebabkan oleh banyaknya sumber daya manusia yang tersedia. Kesepakatan dalam Konvensi Peking Kedua yang mengeaskan status peminjaman Hong Kong selama 99 tahun kemudian kembali dipertanyakan pada akhir abad ke-20. Pada tahun 1984, pemerintah Cina dan Inggris menyepakati sebuah perjanjian yang menyetujui pengembalian wilayah Hong Kong ke pemerintah Cina. Dalam perjanjian tersebut disebutkan bahwa pemerintah Cina setuju untuk menjamin kebebasan politik dan ekonomi Hong Kong selama 50 tahun sesudah penyerahan Hong Kong. Pada tanggal 1 Juli 1997, Hong Kong secara resmi diserahkan ke pemerintah Cina melalui sebuah upacara kenegaraan.
Upacara Penyerahan Hong Kong pada tahun 1997
Sumber: https://www.straitstimes.com/asia/east-asia/one-country-two-systemsshaky-two-decades-later
Saat ini, Hong Kong memiliki konstitusi tersendiri yang berbeda dengan RRC. Dalam konstitusinya, sistem pemerintahan di Hong Kong berdasarkan tiga lembaga, yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif. Sistem demokrasi Hong Kong juga memungkinkan sistem multi partai dalam pemerintahan Hong Kong. Pada pemilu tahun 2016, terdapat 22 partai politik di Hong Kong. Hong Kong juga memiliki sistem hukum yang berbeda dengan Cina. Hukum yang berlaku di CIna tidak berlaku di Hong Kong dan juga sebaliknya. Oleh karena itu, kebebasan pers dan kebebasan berekspresi memiliki nilai tersendiri yang berbeda dengan yang berlaku di Cina. Terdapat banyak media independen di Hong Kong, seperti South Cina Morning Post.
Selain itu, Hong Kong juga mengatur perbatasannya sendiri Departemen imigrasi mengeluarkan paspor permanen bagi masyarakat Hong Kong yang membedakan mereka dengan masyarakat Cina. Selain itu, perbatasan antara Hong Kong dan Cina juga dikontrol. Masyarakat Cina tidak dapat masuk ke Hong Kong tanpa izin dan juga sebaliknya. Hong Kong juga memiliki perwakilan tersendiri di organisasi internasional, seperti World Trade Organization dan International Olympic Committee, dan organisasi internasional lainnya. Oleh karena itu, dalam setiap pertandingan olahraga, Hong Kong mengirimkan perwakilannya sendiri yang berbeda dengan perwakilan dari RRC.
Atlet Olimpiade Hong Kong pada Upacara Pembukaan Olimpiade Musim Dingin Sochi 2014
Hong Kong juga memiliki benderanya sendiri dan mata uang yang berbeda dengan Cina, yaitu Dollar Hong Kong. Ekonomi Hong Kong berjalan dengan sistem pasar bebas. Perekonomian Hong Kong diatur secara independen oleh pemerintah Hong Kong. Pajak yang dipungut di Hong Kong tidak masuk ke pemerintah pusat di Cina.
Pingback: Makedonia, Persengketaan Nama antara Dua Negara