News

Makedonia, Persengketaan Nama antara Dua Negara

Makedonia, Persengketaan Nama antara Dua Negara

Makedonia, Persengketaan Nama antara Dua Negara

Persengketaan nama Makedonia antara Yunani dan Makedonia Utara

Sumber: https://en.wikipedia.org/wiki/File:Macedonia_overview.svg

            Disintegrasi Yugoslavia pada dekade 90-an membawa salah satu bekas anggota Yugoslavia untuk mendapatkan kemerdekaannya. Pada bulan September 1991, Makedonia resmi mendeklarasikan kemerdekaannya dari Yugoslavia. Makedonia menjadi satu-satunya bekas anggota Yugoslavia yang mendapatkan kemerdekaannya tanpa melalui perang . Pada tahun 1992, pemerintah Makedonia berhasil menandatangani keputusan dengan Yugoslavia mengenai penarikan tentara Yugoslavia dari wilayah Makedonia.

Setelah berhasil meraih kemerdekannya secara damai, Makedonia kemudian berusahan untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan dari negara-negara lainnya dan organisasi internasional, khususnya Uni Eropa dan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Namun, usaha tersebut berjalan tidak lancar dikarenakan persoalan nama Makedonia yang disengketakan oleh Yunani. Pemerintah dan masyarakat Yunani menganggap bahwa nama Makedonia adalah sebuah hak eksklusif yang hanya dimiliki oleh Yunani dan etnis Yunani. Makedonia memiliki sejarah panjang dalam sejarah Yunani dan etnis Yunani. Pada tahun 1992, satu juta orang Yunani turun ke jalan kota Thessaloniki untuk memprotes dan menentang penggunaan nama Makedonia oleh negara tetangganya. Protes yang sama juga berlangsung di berbagai kota di dunia yang dimotori oleh diaspora Yunani, seperti yang terjadi di Melbourne, Australia. Makedonia, Persengketaan Nama antara Dua Negara

Nama Makedonia sendiri pada masa lampau adalah sebuah wilayah yang memiliki hubungan dengan sejarah dan etnis Yunani. Wilayah Makedonia lampau diperkirakan meliputi sebagia wilayah di utara Yunani di sekitar Thessaloniki, wilayah Republik Makedonia, dan sebagian wilayah di Bulgaria. Wilayah ini diperkirakan dihuni oleh sekelompok orang yang berbahasa Yunani sejak 3000 tahun sebelum masehi. Nama Makedonia berkaitan erat dengan Aleksander Agung, pemimpin Makedonia yang mendirikan imperium yang meliputi Yunani, Mesir, Anatolia, Persia, dan sebagian wilayah India. Pada saat itu Makedonia adalah sebuah polis yang memimpin Liga Corinth sebagai negara Yunani yang bersatu. Setelah kematian Aleksander Agung, imperium tersebut kemudian mengalami kemunduran dan perpecahan. Pada tahun 148 sebelum masehi, wilayah Makedonia kemudian dianeksasi dan menjadi bagian dari Kekaisaran Romawi. Pada abad ke-6, orang-orang Slavia mulai menghuni dan menempati sebagian wilayah utara Makedonia yang sekarang menjadi bagian dari Republik Makedonia. Sedangkan wilayah selatan Makedonia tetap dihuni oleh etnis Yunani dan menjadi bagian dari Yunani.

Pemerintah Yunani memiliki kekuatiran bahwa nama Makedonia yang digunakan oleh Republik Makedonia menjadi sebuah ambisi territorial untuk menyatukan seluruh Makedonia, termasuk Provinsi Makedonia yang berada di Yunani. Pada bulan April 1993, Makedonia resmi mendapatkan keanggotaan dari PBB. Namun, persoalan persengketaan nama belum dapat diselesaikan sehingga diputuskan bahwa PBB menyebut Republik Makedonia sebagai Former Yugoslav Republic of Macedonia (Republik Makedonia bekas Yugoslavia). Nama tersebut sesuai keputusan digunakan secara sementara sampai persengketaan nama antara Yunani dan Republik Makedonia dapat diselesaikan. Nama tersebut tidak diadopsi oleh pemerintah Makedonia dikarenakan penggunaan terminologi ‘Yugoslavia’ dikuatirkan menjadi ambisi territorial dari Serbia untuk menganeksasi Makedonia. Persengketaan kembali berlanjut saat pemerintah Yunani menolak desain bendera dari Republik Makedonia. Pemerintah Yunani menganggap bahwa matahari Verginia yang terdapat pada bendera Republik Makedonia adalah simbol yang memiliki nilai sejarah bagi masyarakat Yunani. PBB kemudian menurunkan pasukan perdamaian untuk mencegah konflik skala besar antara Yunani dan Republik Makedonia.

Pada bulan Februari 1994, pemerintah Yunani menerapkan kebijakan embargo ekonomi kepada Republik Makedonia. Embargo tersebut membuat perekonomian Makedonia terganggu dikarenakan Makedonia tidak dapat melakukan kegiatan perdagangan secara efektif. Hal tersebut dikarenakan penutupan wilayah Yunani yang menyebabkan kegiatan perdagangan Makedonia melalui pelabuhan terdekat, yaitu di Thessaloniki, Yunani tidak dapat berjalan. Perdagangan pun dialihkan ke pelabuhan di Varna, Bulgaria yang secara geografis terletak cukup jauh. Republik Makedonia diperkirakan mengalami kerugian hingga dua milyar dolar Amerika akibat dari embargo ini. Embargo ini kemudian membuat hubungan kedua negara semkain tegang. Embargo ekonomi ini berlangsung selama 18 bulan dan beru berakhir pada tahun 1995.

Pada tanggal 13 September 1995, kedua negara sepakat untuk berunding mengenai hubungan kedua negara. Perundingan tersebut menyepakati beberapa keputusan dimana Yunani setuju untuk tidak lagi mempersulit dan menentang usaha Republik Makedonia dalam mendapatkan keanggotaan organisasi-organisasi internasional dan mencabut embargo ekonomi terhadap Republik Makedonia. Sementara itu, pemerintah Makedonia setuju untuk mengganti desain bendera Republik Makedonia yang memiliki simbol matahari Verginia di dalamnya. Sedangkan mengenai persoalan persengketaan nama ‘Makedonia’ akan diselesaikan oleh kedua negara dalam perundingan-perundingan selanjutnya. Perundingan di New York ini menandai awal pengakuan kedaulatan Yunani atas Republik Makedonia. Makedonia, Persengketaan Nama antara Dua Negara

Persengketaan nama ini tetap berlanjut dan menjadi penghambat bagi hubungan bilateral kedua negara. Masyarakat Yunani dan pemerintah Yunani tidak menggunakan kata Makedonia untuk menyebut Republik Makedonia. Mereka menggunakan sebutan-sebutan seperti Republik Skopje atau Slavomakedonia. Berbagai negosiasi kemudian diupayakan kedua pihak untuk menyelesaikan persengketaan ini. Pada tahun 2005, Matthew Nimetz mengajukan proposal untuk menyebut Republik Makedonia sebagai Republik Makedonia-Skopje. Namun, proposal tersebut ditolak oleh Yunani dan pemerintah Republik Makedonia.

Pada tanggal 12 Juni 2018, Perdana Menteri Yunani Alexis Tsipras dan Presiden Makedonia Zoran Zaev berhasil menyepakati poin-poin mengenai persengketaan ini melalui Perjanjian Prespa. Dalam perjanjian tersebut berhasil disepakati mengenai nama Republik Makedonia menjadi Makedonia Utara. Dalam perjanjian tersebut juga disebutkan bahwa kedua pihak menyepakati perbedaan terminologi Makedonia modern dengan Makedonia kuno. Pemerintah Makedonia Utara dan masyarakatnya tidak terkait dengan sejarah Makedonia kuno yang merupakan bagian dari sejarah masyarakat Yunani. Etnis Makedonia saat ini yang merupakan bagian dari etnis Slavik tidak memiliki keterkaitan atau mengklaim Makedonia kuno yang merupakan bagian dari sejarah dan kebudayaan Yunani.

Perjanjian tersebut kemudian berhasil diratifikasi oleh Parlemen Makedonia Utara pada tanggal 30 Juni 2018. Pada tanggal 30 September 2018, pemerintah Makedonia Utara mengadakan referendum mengenai perjanjian ini. Hasil dari referendum tersebut menyatakan bahwa 94 % pemilih setuju terhadap poin-poin yang disepakati dalam Perjanjian Prespa termasuk pengubahan nama Makedonia menjadi Makedonia Utara. Namun, hanya 37% dari pemilih yang terdaftar yang mengikuti referendum tersebut. Perjanjian Prespa juga berhasil diratifikasi oleh parlemen Yunani pada tanggal 25 Januari 2019. Perjanjian ini secara resmi mengakhiri persengketaan nama Makedonia yang telah berlangsung selama 27 tahun dan mengubah nama Makedonia menjadi Makedonia Utara. Perjanjian ini menjadi langkah pertama Makedonia Utara untuk menjadi bagian dari Uni Eropa setelah pemerintah Yunani mencabut vetonya.

 

One thought on “Makedonia, Persengketaan Nama antara Dua Negara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *